Jakarta, KPonline – Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengakui kenaikan daya beli masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen pada kuartal I-2017. Menurutnya, melambatnya daya beli ini disebabkan pemerintah sendiri yang tak memperhatikan petani kecil.
“Saya baca kemarin Ibu Sri Mulyani menyalahkan sektor kecil, harusnya ini salah pemerintah pusat. Pemerintah adalah sumber keresahan petani sebenarnya,” ujarnya dalam diskusi di Kemenkominfo, seperti dikutip Sindonews.com, Sabtu (12/8).
Kritik Faisal Basri didasarkan pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran untuk dana desa dalam jumlah yang besar, namun tersendat di pemerintah daerah (pemda).
Pemerintah sendiri memang kerap menyindir lambannya penyerapan dana transfer ke daerah oleh pemda. Pemda dinilai tidak mampu mengelola dana yang digelontorkan pemerintah, sehingga membuat ekonomi di daerah tidak berputar.
“Ibu Sri Mulyani bilang uang sudah digelontorkan ke daerah, tapi tidak dikeluarkan. Jadi daerah yang disalahkan. Menurut saya, yang banyak salah itu pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, anggaran ataupun subsidi yang digelontorkan pemerintah kerap tidak tepat sasaran. Misalnya, subsidi pupuk yang diberikan pemerintah untuk petani di daerah hanya dinikmati oleh 5% petani.
“Subsidi pupuk 90% dinikmati tidak sampai 5% petani. Subsidi salah arah. Bagi-bagi traktor tidak jelas. Benih dari pemerintah kualitasnya jelek. Pertumbuhan padinya ada yang tinggi, ada yang rendah,” imbuh dia.
Tidak hanya itu, sambung Faisal, pemerintah juga membuat petani harus kerja rodi dengan memaksa petani untuk meningkatkan produksi. Alhasil, masa tanam yang biasanya satu tahun dua kali ditambah menjadi tiga kali.
“Pemerintah juga membuat petani mengalami nestapa dengan disuruh tanam cepat-cepat, supaya produksi naik. Tadinya satu tahun dua kali jadi tiga kali. Jadi sumber masalahnya itu pemerintah,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyindir para kepala daerah yang hadir dalam acara sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), mengenai ketidakmampuan mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Baginya, ketidakmampuan Indonesia mengatasi kemiskinan bukan karena persoalan uang melainkan karena krisis kepemimpinan.
“Memang kelihatannya belanja gampang, tapi ternyata tidak gampang. Belanja ngawur gampang, tapi belanja yang benar-benar baik memerlukan kemampuan perencanaan yang baik, tata kelola bidding process yang baik dan monitoring serta evaluasi,” tandasnya.
