Apa yang Salah Jika KSPI Memperjuangkan Isu Guru, Korupsi, Penggusuran dan Reklamasi?

KSPI menilai, reklamasi menghilangkan mata pencaharian nelayan.

(Menanggapi Tulisan Berjudul ‘Dhani, Ratna, Buruh KSPI, Siapa Tuanmu? Dibayar Berapa?’ di seword.com)

Oleh: Kahar S. Cahyono, Ketua Departeman Infokom dan Media KSPI

Jakarta, KPonline – “Ketika guru PNS demo, itu jelas wilayah mereka dengan segala tuntutannya. Pendemonya pun pasti guru dan PNS. Ketika buruh KSPI ikut masuk mensubsidi massa, ini jelas kelompok pendemo yang bisa by order. Silahkan dibayangkan, sekelompok artis dan pekerja seni melakukan demo terkait pengembangan perfileman Indonesia, lalu tiba-tiba buruh KSPI juga ikut demo di sana membantu para artis. Ya ini tidak terjadi, andaikan saja, lucu? Atau ketika LGBT lakukan demo di bundaran HI, lalu tiba-tiba buruh KSPI kirim massa untuk mendukung, bagaimana kira-kira? Ini kan mirip seperti cokelat bentuk kerupuk di atas nasi Padang, apa enak di makan? Itulah yang terjadi saat buruh KSPI ikut demo guru dan PNS.” Setidaknya itulah yang dikatakan Alifurrahman dalam tulisannya berjudul ‘Dhani, Ratna, Buruh KSPI, Siapa Tuanmu? Dibayar Berapa?’ di situs seword.com, yang terbit pada tanggal 4 Juni 2016.

Lebih lanjut dia mengatakan, “Sampai di sini saya berkesimpulan bahwa buruh KSPI adalah buruh yang berprofesi tukang demo. Bisa diorder sesuai pesanan, dan terserah pengorder mau berapa ribu massa.”

Inilah akibatnya jika tulisan dibuat dalam perspektif negatif dan kurang pengetahuan. Hasilnya hanyalah fitnah.

Hubungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan KSPI

Terkait keterlibatan KSPI dalam demo guru, Alifurrahman harus tahu, bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berafiliasi dengan KSPI. Selain organisasi profesi guru, PGRI adalah organisasi serikat pekerja. PGRI telah melaksanakan prinsip-prinsip serikat pekerja sejak lama. PGRI bahkan pernah bekerjasama dengan World Confederation of Organization ofthe Teaching Prpfession (WCOTP) dan international Federation of Free Teachers Union(IFFTU) menyelenggarakan latihan kepemimmpinan (leadership training) di berbagai daerah di Indonesia.

Pada tahun 1990, PGRI bahkan telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) sebagai organisasi serikat pekerja dengan SK Menaker No.197/Men/1990 tanggal 5 april 1990. Kemudian, dalam Konggres PGRI XVIII tahun 1998 diputuskan bahwa salah satu jati diri PGRI adalah organisasi ketenagakerjaan. Sebagai serikat pekerja, PGRI berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dimana-mana anggota PGRI menekankan perjuangannya pada upaya peningkatan kesejahteraan guru.

Bahkan, PGRI tercatat sebagai salah satu pendiri KSPI. Saat ini, dalam periode kepengurusan tahun 2017 – 2022, Ketua Majelis Nasional KSPI dijabat Didi Suprijadi. Didi adalah salah satu ketua di Pengurus Besar PGRI. Tahun 2003 – 2007, Sekretaris Jenderal KSPI bahkan berasal dari PGRI, yakni HM Rusli Yunus.

Jadi apa yang salah jika KSPI membantu perjuangan anggotanya, yang notabene adalah guru dan PNS tersebut?

Perjuangan KSPI Terkait Korupsi, Penggurusan, dan Reklamasi

Alifurrahman juga mempertanyakan, apa kaitan buruh dengan KPK, reklamasi dan Sumberwaras?

Sebenarnya, jika saja tidak berfikiran negatif, Alifurrahman sudah menjawabnya sendiri. Ini terlihat dalam kalimatnya. “Silahkan dinilai, ada sekolompok buruh yang rajin berdemo. Mulai dari soal PNS, tax amnesty, hingga kasus Sumberwaras dan reklamasi. Saya berusaha berpikir positif bahwa mereka adalah kelompok buruh plus-plus, idealis, pintar dan pemikir. Sehingga begitu peduli dengan nasib bangsa ini, lagipula buruh juga punya hak melakukan demo.”

Ya, KSPI peduli dengan isu korupsi, tax amnesty, hingga reklamasi, karena KSPI peduli dengan permasalahan itu. Bagi KSPI, masalah buruh bukan hanya sekedar permasalahan di pabrik. Buruh juga memiliki masalah terkait pendidikan, perumahan, transportasi, dan segala aspek yang menyangkut dengan masyarakat.

Tentang alasan KSPI berjuang dengan isu korupsi hingga reklamasi, saya rasa sudah cukup banyak tulisan yang menjelaskan hal itu. Google menyediakan jawabannya. Di sini saya hanya fokus menjawab tuduhan Alifurrahman tentang demo.

“Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa tarif buruh KSPI agar mau turun ke jalan ikut demo? Yang ini kita bahas nanti.” Sampai saat ini, saya tidak pernah melihat Alifurrahman menuliskan jawabannya.  Dan saya yakin, Alif tak akan bisa menemukan jawabannya. Karena, memang, KSPI tidak pernah memasang tarif untuk turun ke jalan ikut demo. Semua demonstrasi yang dilakukan KSPI dilakukan atas dasar kesadaran anggota, dan didanai sendiri.

“Kita bahas nanti,” katanya. Buat saya ini cara ngeles khas orang yang menuduh tanpa bukti.

====
Dhani, Ratna, Buruh KSPI, Siapa Tuanmu? Dibayar Berapa?
By Alifurrahman on June 4, 2016

Siapa yang sangka, seorang nenek berusia 66 tahun, Ratna Surampaet, masih harus turun ke jalan untuk lakukan demonstrasi bersama para buruh berprofesi tukang demo, di bawah pimpinan Said Iqbal KSPI.

5 tahun yang lalu, sungguh tidak pernah saya bayangkan, seorang Ahmad Dhani, musisi dan komposer terkenal, menjadi juri di banyak ajang pencarian bakat, kemudian harus turun ke jalan untuk lakukan demonstrasi.

Tapi kini keduanya nyata di hadapan kita dalam “gerakan tangkap Ahok.” Demonstrasi yang biasanya dipimpin oleh para idealis, pemikir dan penuh darah muda, kini dipimpin oleh nenek-nenek. Seorang Ahmad Dhani yang merupakan musisi profesional, kalaupun masuk ke partai untuk menghibur panggung kampanye tetap dibayar sebagai musisi, kini harus turun ke jalan membawa soundsistem dan perangkat musik milik Dewa 19. Ini sebenarnya ada apa?

Dalam gerakan tangkap Ahok ini setidaknya ada 3 sosok yang harus kita analisa kepentingannya. Pertama, Said Iqbal KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) dengan membawa massa buruh. Kita tahu bahwa buruh adalah pekerja, biasanya demo soal upah kurang dan sekitarnya.

Tujuan atau tuntutan “gerakan tangkap Ahok” adalah soal Sumberwaras dan reklamasi. Gerakan tersebut dibuat agar KPK segera menangkap Ahok, meskipun tanpa data, walaupun terkesan mengintervensi hukum, mereka tetap dengan gerakan tidak jelasnya itu. Pertanyaannya untuk KSPI dan Said Iqbal adalah, apa kaitan buruh dengan KPK, reklamasi dan Sumberwaras?

Tapi ini kemudian menjadi pintu masuk, keikutsertaan KSPI semakin menguatkan penilaian publik yang selama ini menganggap KSPI adalah kelompok buruh berprofesi tukang demo. Mereka akan ikut demo sekalipun tuntutannya tidak ada kaitannya sama sekali dengan buruh. Sebelumnya KSPI ikut turun dalam aksi demo guru dan PNS, kemudian juga terlibat dalam demo menolak RUU tax amnesty.

Silahkan dinilai, ada sekolompok buruh yang rajin berdemo. Mulai dari soal PNS, tax amnesty, hingga kasus Sumberwaras dan reklamasi. Saya berusaha berpikir positif bahwa mereka adalah kelompok buruh plus-plus, idealis, pintar dan pemikir. Sehingga begitu peduli dengan nasib bangsa ini, lagipula buruh juga punya hak melakukan demo.

Tapi begini, ketika guru PNS demo, itu jelas wilayah mereka dengan segala tuntutannya. Pendemonya pun pasti guru dan PNS. Ketika buruh KSPI ikut masuk mensubsidi massa, ini jelas kelompok pendemo yang bisa by order. Silahkan dibayangkan, sekelompok artis dan pekerja seni melakukan demo terkait pengembangan perfileman Indonesia, lalu tiba-tiba buruh KSPI juga ikut demo di sana membantu para artis. Ya ini tidak terjadi, andaikan saja, lucu? Atau ketika LGBT lakukan demo di bundaran HI, lalu tiba-tiba buruh KSPI kirim massa untuk mendukung, bagaimana kira-kira? Ini kan mirip seperti cokelat bentuk kerupuk di atas nasi Padang, apa enak di makan? Itulah yang terjadi saat buruh KSPI ikut demo guru dan PNS.

Sampai di sini saya berkesimpulan bahwa buruh KSPI adalah buruh yang berporfesi tukang demo. Bisa diorder sesuai pesanan, dan terserah pengorder mau berapa ribu massa.

Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa tarif buruh KSPI agar mau turun ke jalan ikut demo? Yang ini kita bahas nanti. Selanjutnya adalah Ahmad Dhani dan nenek Ratna Surampaet.

Seperti yang saya bahas di awal artikel, Dhani adalah musisi, dia dibayar karena bermain musik, bernyanyi atau menjadi juri sekitar dunia hiburan. Tapi di luar acara musik, artis seperti Dhani bisa masuk mengisi panggung-panggung kampanye. Setidaknya ini sudah menjadi tren dalam 10 tahun terakhir agar warga mau hadir di acara kampanye.

Tapi perlu dicatat, artis-artis tersebut tetap dibayar profesional. Kalaupun toh ada yang mau jadi relawan seperti Slank dengan konser salam dua jari Jokowi-JK, itupun mereka difasilitasi dan dibantu oleh relawan dan tim pemenangan kampanye PDIP. Slank tidak akan dibiarkan angkut barang sendiri dan sewa tempat sendiri, pasti tim kampanye Jokowi-JK akan bantu fasilitasi dan sudah berterima kasih Slank mau menyumbang lagu.

Kembali pada Dhani dan gerakan tangkap Ahok, konsep yang dibuat adalah Dhani bernyanyi di atas panggung truk tronton dengan perlengkapan musik milik Dewa 19. Yang perlu digaris bawahi adalah: Dhani akan bernyanyi di tengah-tengah demonstran. Konsepnya persis seperti artis di tengah-tengah kampanye. Jadi kalau ada yang berpikir Dhani ikut berdemo, ini agak melenceng. Dhani tetap hadir sebagai artis yang akan menghibur demonstran. Paragraf awal artikel ini, tentang Dhani yang ikut demo, sudah terjawab dan diluruskan di sini. Pertanyaannya sekarang, siapa yang membayar Dhani atau minimal memfasilitasinya sehingga mau membawa peralatan musik milik grup band Dewa 19?

Tapi sebelum dijawab, saya ingin lebih dulu membahas nenek Ratna Surampaet. Ratna wara-wiri di permukaan dengan label aktifis setelah kemunculan Jokowi dan Ahok. Apapun yang berseberangan dengan Jokowi dan Ahok, Ratna akan ada di sana. Stasiun televisi satu-satunya yang sering mengundang Ratna adalah TVOne.

Dalam kasus pembunuhan Angeline misalnya, Ratna menyalahkan Jokowi karena membiarkan kemiskinan sehingga orang tua tidak mampu membiayai anaknya. Padahal Angeline lahir pada 2007, sementara Jokowi jadi Presiden Okober 2014. Lalu Ratna mengklaim bahwa dollar bisa turun berkat kritikannya pada pemerintah. Padahal saat itu dollar turun ya karena Fed batal naikkan sukubunga. Jadi kalau sekarang Ratna mengatakan bahwa Jokowi melindungi Ahok, Jokowi larang demo, kasus Ahok sudah selesai dan harus ditangkap, semuanya tak lebih dari lelucon yang sangat menggelitik.

Kombinasi tiga orang, Ratna-Dhani-KSPI ini menjadi sangat menarik, kalau tidak mau disebut kunyuk. Saya berkesimpulan Dhani dan KSPI difasilitasi atau dibayar untuk melakukan gerakan tangkap Ahok, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu Ratna Surampaet juga seharusnya difasilitasi, jika tidak maka Ratnanya yang bodoh atau hanya dimanfaatkan.

Sekarang kembali pada siapa yang memfasilitasi dan membayar mereka semua? Yang jelas bukan Ahok. Kalau begitu PASTI lawan Ahok. Siapa saja? Ya siapapun orang dan apapun partainya.

Kampanye Hitam Prematur

Ratna, Dhani dan KSPI adalah bagian dari program kampanye hitam yang terstruktur, sistematis dan massif. Semuanya kemudian dikemas dalam bentuk opini publik “Ahok korupsi.” Sebelumnya dimunculkan BPK yang mengklaim ada korupsi di Sumberwaras, padahal setelah diteliti ternyata BPK gagal paham soal letak posisi tanah sehingga salah hitung. Kemudian Sanusi Gerindra ditangkap KPK, lalu menuduh bahwa keluarga Ahok terlihat, tapi setelah ditelusuri ternyata yang dimaksud Sanusi adala Sunny, staf magang Ahok, bukan keluarga dan sama sekali tidak terlibat dalam kasus suap Sanusi Gerindra dam Podomoro.

Tapi opini publik sudah terbentuk; Ahok terlibat. Inilah yang sedang mereka alirkan terus hingga sekarang ini, sampai akhirnya muncul trio RDK dengan gerakan tangkap Ahok. Referensi mereka dari mana? Ya dari opini publik itu tadi. Dengan tambahan bahwa Dhani megklaim dirinya tau kalau Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun ditutupi oleh komisionernya. Buktinya mana? Ya rahasia. Hahaha bukti kok rahasia?

Pembentukan opini publik ini tujuannya memang kampanye hitam untuk menjatuhkan elektabilitas Ahok. Kalaupun kemasanya “gerakan tangkap Ahok” itu hanya bonus, dengan harapan ada orang lain yang memiliki bukti baru dan valid bahwa Ahok memang punya salah. Kalau Ahok lengser dan tidak bisa Nyagub, itu jelas lebih baik bagi lawan-lawan Ahok, siapapun itu.

Di luar opini publik dan kampanye hitam, Ahok juga coba dijatuhkan secara formal dan birokratis. Mulai dari usulan harus ada materai 6,000 untuk setiap dukungan calon independen sampai Pertahana harus mundr dulu baru bisa Nyagub. Semuanya dilakukan agar langkah Ahok semakin berat, syukur kalau benar-benar batal Nyagub.

Dari semua rangkaian peristiwa yang sudah kita lewati, pada “gerakan tangkap Ahok” ini saya pikir sudah titik nadir keputus asaan para lawan Ahok. Sepertinya mereka kehabisan akal untuk membuat kasus baru. Sementara reklamasi dan Sumberwaras adalah kasus yang cukup kencang namun gagal menjatuhkan elektabilitas Ahok, atas nama ajimumpung, muncul “gerakan tangkap Ahok” dengan materi lama yang dianggap booming. Namun sepertinya yang inipun sudah gagal total, terstruktur, sistematis, massif dan sebagainya.

Begitulah kura-kura.

Daftar Sekarang