Tolak Politik Upah Murah, Aliansi Buruh Kota Semarang Geruduk Kantor Ganjar Pranowo

Semarang,KPonline – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kota Semarang geruduk Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Jl. Pahlawan No.9 Kota Semarang, Rabu (15/11/2017).

Jawa Tengah sebagai daerah dengan potensi Industri yang besar memiliki masalah yang cukup serius. Tercatat, mulai banyak di bangun kawasan-kawasan Industri di wilayah Jawa Tengah, seperti di Kendal, Demak, Semarang hingga Boyolali, hal ini tentu membutuhkan banyak SDM untuk menjadi tenaga kerja, namun predikat sebagai wilayah dengan upah paling terrendah tetap disandang Provinsi yang di pimpin oleh Ganjar Pranowo ini.

Aksi Aliansi Buruh Kota Semarang di depan Kantor Gubernur Provinsi Jateng usung tuntutan tolak PP 78/2015 dan naikkan UMK Kota Semarang Rp 2,7 juta, Rabu (15/11/2017). Foto : Afgan

UMK Kota Semarang sendiri sebagai Ibu Kota Provinsi saat ini berada pada nilai Rp. 2.125.000. Hal ini tentu sangat tertinggal jauh dengan provinsi lainnya di Jawa. Kegelisahan buruh tentang upah murah menjelma menjadi horor yang luar biasa, satu kenyataan kebijakan yang kurang manusiawi salah satunya yakni berkaitan dengan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mana sebagai barometer penentuan upah sudah tak lagi di gunakan sejak lahirnya PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan dimana kenaikan upah buruh per tahunnya hanya didasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PDB) saja, padahal sangat jelas dalam Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah harus ditentukan dengan melakukan survey KHL.

Aliansi Buruh Kota Semarang yang terdiri dari beberapa federasi serikat pekerja diantaranya yakni FKSPN, FSP KEP, FSP KAHUTINDO, FSPMI, FSP FARKES Ref, FSPI dan FSPLN mengusung angka kenaikan UMK untuk tahun 2018 yakni Rp 2.754.865,87. Mereka mengusung konsep penyetaraan upah layak supaya upah Kota Semarang mampu mengejar ketertinggalan dengan wilayah lain.

Ketua DPW FSPMI Jateng, Aulia Hakim, Amd, salah satu presidium aliansi buruh kota semarang mengatakan, dengan upah layak akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Hakim mengungkapkan, nilai Rp 2.754.865,87 merupakan angka yang dihasilkan berdasarkan survey riil harga kebutuhan pokok yang dilakukan di pasar.

“Kami lakukan survey KHL di pasar pasar sehingga didapatkan angka riil, hal ini kami lakukan agar buruh benar benar merasakan hidup layak berdasar pada upah yang layak pula”, ungkapnya.

Hakim juga menyampaikan, aksi aliansi buruh kota Semarang ini adalah pemanasan untuk aksi berikutnya di tanggal 20 November minggu depan, bebarengan dengan penetapan UMK.
(Afg)

Facebook Comments