Setelah Diprotes, Akhirnya Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Perubahan PTKP. Kemenangan Buat Buruh!

Jakarta, KPonline – Senin, 24 Juli 2017, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengadakan Konferensi Pers di LBH Jakarta. Salah satunya adalah menyatakan sikap, bahwa KSPI dan buruh Indonesia menolak penurunan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setidaknya ada 4 alasan yang disampaikan Presiden KSPI dalam hal penolakan terhadap penurunan PTKP.

Sikap KSPI didasari pada masifnya pemberitaan di media mengenai rencana penurunan PTKP.

Bahkan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi sempat mengusulkan batas PTKP menjadi setara dengan batas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR) suatu daerah agar penerimaan pajak kian meningkat. Pasalnya, menurut dia, batas PTKP yang dipukul rata saat ini tak sejalan dengan realisasi di lapangan, di mana setiap daerah memiliki batas UMP/UMR sendiri. Akibatnya, ada beberapa daerah yang upah pekerjanya di bawah PTKP dan tak bisa ditarik pajak oleh pemerintah.

Kuatnya penolakan dari berbagai pihak, akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak akan ada perubahan terkait PTKP.

Sri Mulyani menyatakan, pihaknya tidak apa melakukan apapun terkait dengan besaran PTKP yang saat ini dipatok sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

“Tidak ada apa-apa mengenai PTKP, tidak ada perubahan kebijakan PTKP,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017), seperti dilansir liputan6.com.

Menurutnya, pembahasan mengenai perubahan PTKP juga belum dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Oleh sebab itu, masyarakat diminta tak perlu khawatir soal hal ini.

Batalnya penurunan PTKP, harus dimaknai sebagai keberhasilan kaum buruh. Karena protes masif yang kita lakukan, akhirnya kebijakan ini dibatalkan oleh pemerintah.

Hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa kritik yang membangun penting dilakukan oleh elemen masyarakat. Tidak semua kebijakan Pemerintah benar. Oleh karenanya, jika kita dirugikan atas kebijakan itu, haruslah diingatkan.

Kita ingat, tambahan pajak terhadap petani tebu juga dibatalkan. Wacana sekolah sehari penuh juga dibatalkan. Hal itu terjadi ketika masyarakat melakukan protes.

Saya rasa, inilah esensi atas apa yang disampaikan Presiden DPP FSPMI Kahar S. Cahyono tentang gerakan #BicaralahBuruh. Gerakan ini mengajak kaum buruh dan masyarakat untuk berani bicara atas apa yang dianggap tidak benar. Jangan diam jika dirugikan!

Baca artikel terkait padangan KSPI terkait wacana penurunan PTKP:

4 Alasan Mengapa Penurunan PTKP Wajib Ditolak

KSPI Tegas Menolak PTKP Diturunkan

Ini Alasan Mengapa Dulu PTKP Dinaikkan 4,5 Juta. Sebelum Diturunkan, Sebaiknya Sri Mulyani Baca Kembali

PTKP Akan Diubah, Said Iqbal: Setelah Orang Kaya Diberi Tax Amnesty, Kini Orang Kecil Dikejar-kejar

Gelar Konferensi Pers di LBH Jakarta, Ini 8 Sikap Yang Disampaikan KSPI

Peningkatan Pendapatan dari Pajak Jangan untuk Bayar Hutang