Jakarta, KPonline – Pelaut Indonesia merupakan salah satu aset negara yang patut untuk diperhatikan perlindungan dan kesejahteraannya. Tanpa itu, tidak mungkin program pemerintah terkait wacana Indonesia menjadi negara poros maritim dunia dapat terwujud.
Demikian diatas disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPKEP-KSPI), Sunandar saat mengunjungi sekretariat Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) cabang Banyuwangi, Jawa Timur dalam rangka konsolidasi terkait wacana afiliasi PPI ke FSPKEP, Kamis (22/6/17).
Sunandar menggarisbawahi dari hasil pertemuan dengan pengurus PPI cabang Banyuwangi bahwa beberapa akar dari permasalahan pelaut meliputi teknis pengupahan yang belum jelas, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang belum maksimal diterapkan, persoalan pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga hak pesangon dan THR yang jarang didapat oleh para pelaut.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi ketenagakerjaan pelaut khususnya di wilayah Banyuwangi ini. Begitu banyak kasus-kasus pelaut yang disampaikan oleh pengurus PPI Banyuwangi,” ujar Sunandar, dalam rilis yang diterima KPonline.
Diakhir pembicaraannya, Sunandar mengatakan FSPKEP bersama-sama dengan PPI berkomitmen untuk memperjuangkan apa yang memang menjadi hak-hak pelaut demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
