Jakarta, KPonline – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan Gubernur Ahok sebagai Tersangka, karena diduga melakukan korupsi dalam kasus reklamasi di pantai Utara Jakarta, Rumah Sakit Sumber Waras, dan Lahan Cengkareng. Tidak hanya itu, KSPI juga menduga, Gubernur DKI Jakarta telah menggunakan CSR dari pengusaha dalam membangun ibukota.
“Kebijakan Ahok sangat membahayakan kedaulatan negara dan sistem demokrasi yang ada. Karena Ahok tunduk pada kepentingan pemilik modal,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi di Gedung Djuang 45, Jakarta, Senin (8/8).
Menurut Iqbal, buruh dirugikan dengan kebijakan Ahok. Diamtaranya, kebijakan upah murah (upah minimum Jakarta lebih rendah dari upah Karawang dan Bekasi), penggunaan outsourcing di perusahaan-perusahaan pemberi CSR, tidak ada rusun buruh, dan ongkos transportasi yang mahal.
Apabila KPK tidak segera menetapkan Gubernur Ahok sebagai tersangka, kaum buruh akan melakukan aksi terus menerus dan tidak menutup kemungkinan demonstrasi yang meluas dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Terkait reklamasi, berdasarkan data yang dihimpun KSPI, dalam prosesnya ada beberapa permasalahan. Diantarannya, reklamasi dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui dialog publik (anti demokrasi). mengutamakan pemodal, analisis dampak lingkungan bermasalah, menabrak peraturan perundang-undangan, penggunaan lahan reklamasi tidak tepat karena mengganggu nelayan lokal, serta dalam prosesnya ditenggarai terjadi korupsi.
Selain itu, reklamasi lebih banyak menimbulkan dampak buruk. Seperti menyebabkan kematian makhluk hidup bawah laut, menurunnya kecepatan arus sehingga menyebabkan sirkulasi air tidak lancar, memperparah pencemaran dan sendimentasi, serta membunuh biota yang merugikan tidak kurang 19 ribu nelayan.
Tidak hanya itu. Tanah reklamasi rawan gempa dan banjir, serta menyebabkan terjadinya peninggian air laut yang berpotensi menyebabkan banjir di Jakarta bagian utara, petani tambak, nelayan, dan buruh kehilangan mata pencaharian akibat penggusuran dan sampak lingkungan.
Karena itulah, buruh meminta Rizal Ramli untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini KSPI akan menyakinkan 1 juta buruh di DKI Jakarta, apabila Rizal Ramli dicalonkan sebagai Gubernur.
Adapun alasan buruh mendukung Rizal, karena kebijakan Gubernur petahana tidak berpihak kepada buruh dan rakyat kecil. Gubernur Ahok lebih mementingkan pemodal, pemilik uang, dan pengembang. Penggusuran, reklamasi, dan upah murah salah satu contohnya.
Rizal Ramli dianggap paling konsisten menolak reklamasi dan memiliki visi terhadap ekonomi kerakyatan. Dia paham ekonomi rakyat, dan memiliki empati pada rakyat kecil. Dalam hal ini, karakter, kepemimpinan, kecerdasan, dan keberanian Rizal Ramli melebihi Gubernur petahana. Jika nanti terpilih, buruh berharap Rizal mengeluarkan 7 kartu sakti dan 2 tidak, yakni: penyediaan sembako murah, kualitas kesehatan, pendidikan, air bersih, transportasi, perumahan, dan menaikkan upah dengan tidak mengacu pada PP 78/2015, serta tidak melakukan penggusuran dan reklamasi. (*)
