Jakarta, KPonline – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengimbau para pasangan calon yang bertarung di Pilkada serentak 2017 jujur dalam mengelola dana kampanye dan menghindari politik uang.
“Kejujuran adalah sikap dan sifat yang harus dimiliki seseorang bila dia ingin sukses, baik dalam hidup di dunia maupun untuk hidup di akhirat. Begitu juga dalam kehidupan berpolitik,” ujar Anwar dalam keterangannya, Rabu, 25 Januari 2017.
Menurut Anwar, imbauan MUI terkait pelarangan politik uang atau money politic dalam kontestasi demokrasi tersebut bukanlah tanpa dasar. Sebab, telah sejak lama MUI punya fatwa pelarangan politik uang.
“Itu sudah ada lama. Di era kepemimpinan Pak Din Syamsuddin saat menjadi Ketua MUI,” ujar Anwar.
Anwar pun menegaskan, dengan kejujuran pasangan calon yang berlaga di pilkada akan bisa meraih simpati dan kepercayaan dari pemilih.
“Kalau ada yang tidak jujur, yang bersangkutan telah melakukan tindak yang tak terpuji dan ini jelas tidak baik. Terlebih bagi masyarakat dan rakyat yang akan dipimpinnya,” jelas Anwar.
Imbauan yang sama pun diutarakan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja. Kata dia, pada prinsipnya setiap pasangan calon harus melaporkan keuangannya.
“Itu laporan penggunaan dana kampanye, sejak menerima dananya sampai ketika disalurkan. Kalau sejak awal paslon sudah transparan dan tidak ada yang disembunyikan, insya Allah dijamin ketika yang bersangkutan terpilih akan bebas dari jeratan KPK,” kata Adnan.
Sebaliknya, kata dia, jika yang dilaporkan tak sesuai dengan pengeluaran yang semestinya, maka dikhawatirkan jika memimpin akan melakukan manipulatif yang sama. Karenanya, Adnan mengingatkan pemilih agar cerdas akan hal tersebut.
“Bahkan tidak jarang pinjaman yang sangat besar untuk dana kampanya menyandera paslon ketika terpilih. Masyarakat harus bisa membandingkan antara dana kampanye yang yang ada dan yang dilaporkan,” kata Adnan.
Sumber : Viva
