Jakarta, KPonline – Tawaran agar elemen gerakan rakyat menggunakan Partai Buruh untuk ikut Pemilu 2019 disampaikan oleh pendiri Partai Buruh Mochtar Pakpahan. Tawaran ini disampaikan Mochtar dalam diskusi yang diselenggarakan Rumah Rakyat Indonesia bersama Serikat Petani Indonesia, Partai Buruh/SBSI, dan Organisasi Rakyat Indonesia di Jakarta, Jum’at (10/6/2016). Tanggapan ini disampaikan Mochtar menyikapi opsi kedua Rumah Rakyat Indonesia untuk mengakuisisi partai politik yang sudah ada. Baca: Rumah Rakyat Indonesia Gelar Diskusi dengan Berbagai Elemen Gerakan.
“Agar bisa ikut pemilu pada 2019 nanti, kita perlu jalan pintas. Tidak mungkin dalam waktu mendirikan partai baru sebelum 29 Juli. Usul kami adalah dengan menggunakan Partai Buruh, karena Partai Buruh sudah mempunyai badan hukum. Dengan demikian tidak perlu verifikasi partai dari Kemenkumham pada 29 Juli 2016 nanti. Kita hanya perlu verifikasi peserta pemilu oleh KPU,” katanya.
Sebagai wujud keseriusan untuk membangun kekuatan bersama, Mochtar Pakpahan menyampaikan, nama partai boleh diganti. Struktur kepengurusan, bahkan Ketua Umum, bisa diganti. Dia hanya meminta, platform partai tidak menyimpang dari gerakan serikat buruh dunia, yakni mewujudkan negara kesejahteraan.
Kemudian, Mochtar menegaskan, “Saya hanya ingin ada partai yang sungguh-sungguh membackup buruh.”
Sosok yang pernah dipenjara dimasa Orde Baru ini bahkan mempersilakan Said Iqbal untuk memimpin partai dan maju sebagai Presiden di tahun 2019 nanti.
“Momentum saya sudah lewat. Saat ini momentum itu ada pada Said Iqbal. Jika tidak 2019, saya yakin, momentum Iqbal pun akan lewat. Saya ingin menegaskan, buruh bersatu pasti menang. Karena itu momen itu jangan dilewatkan. Apalagi ada isu strategis yang bisa kita pakai untuk memperkuat dukungan politik,” tegasnya.
Mochtar mengingatkan peserta agar jangan terlalu lama berwacana dan segera mengambil keputusan. Kita tidak memiliki banyak waktu untuk menghadapi 2019. Kemudian dia menceritakan, dirinya sudah aktif di serikat buruh sejak tahun 1978. Tetapi dia melihat, sejak itu hingga sekarang, basih buruh Indonesia tidak berubah.
“Dulu upahnya hanya 75 ribu. Sekarang sudah 3,1 juta. Namun demikian, jika dibelanjakan, hasilnya sama saja. Jadi memang tidak ada perbaikan.”
Seperti diketahui, Rumah Rakyat Indonesia memiliki tiga pilihan untuk membangun kekuatan politik alternatif. Salah satunya adalah dengan mengakuisisi partai yang sudah terdaftar, dengan catatan partai tersebut harus didesain ulang. Dengan demikian akan terbentuk partai baru yang memenuhi syarat sebagai alternatif. (*)
