Jakarta, KPonline – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri berharap perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Indonesia memiliki daya tarik pariwisata. Menurut dia, perayaan buruh yang selama ini identik dengan aksi demonstrasi turun ke jalan dan terkesan negatif diubah menjadi sebuah perayaan semacam karnaval. Sehingga citra pergerakan buruh menjadi lebih positif.
“Bagaimana caranya membuat perayaan May Day yang bisa menjadi daya tarik pariwisata. Hal itu perlu dilakukan agar citra pergerakan buruh menjadi positif dan menarik,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Perayaan May Day dalam bentuk karnaval bisa mengundang antusiasme masyarakat. Pesan yang disampaikan pun dapat lebih mudah dimengerti khalayak karena disampaikan melalui sebuah pertunjukan karnaval yang menarik.
“Memperingati May Day melalui karnaval budaya. Pertunjukan seni dan olah raga seperti pementasan pencak silat yang di dalamnya bisa diselipkan pesan-pesan yang ingin disampaikan buruh. Jadi perayaan May Day Seperti ini lebih banyak pertunjukannya dan sedikit orasi,” tutur dia
Hanif mendorong agar buruh memanfaatkan May Day sebagai momentum untuk meningkatkan reputasi dari pergerakan buruh. “Bagaimana memanfaatkan May Day untuk meningkatkan pergerakan buruh ini menjadi populer dan lebih kuat. May day dimanfaat untuk meningkatkan reputasi dari gerakan buruh,” lanjut dia.
Pada kesempatan yang sama, Hanif juga menyinggung persoalan terkait semakin menurunnya partisipasi buruh dalam serikat pekerja atau serikat buruh.
“Partisipasi buruh ke dalam serikat saat ini menurun. Dari 3,4 juta menjadi sekarang 2,7 juta. Padahal di awal reformasi sampai 8-9 juta. Jumlah Serikat Pekerja di tingkat perusahaan juga menurun dari 14 ribuan menjadi 7 ribuan,” ungkap dia.
Sementara di sisi lain, dia merasa heran karena meski jumlah keikutsertaan buruh menurun namun jumlah Konfederasi dan Federasi buruh malah bertambah. “Tapi jumlah federasi naik menjadi 112. Jumlah konfederasi naik 14-15. Artinya di atas bertambah tapi di bawah berkurang. Padahal kuncinya adalah yang di bawah,” kata Hanif.
Meski demikian, Hanif mengajak buruh untuk mengubah paradigma lama. Selama ini paradigma muncul yang selalu menghadap-hadapkan perjuangan buruh untuk melawan pemerintah dan dunia usaha. Idealnya pergerakan buruh beralih dari paradigma berhadap-hadapan menjadi paradigma kerja sama.
”Mengubah pola pikir dari yang selama ini paradigma berhadap-hadapan menjadi paradigma bekerja sama. Saya ingin mendorong kita bagaimana mentransformasikan dari paradigma yang berhadap-hadapan kepada paradigma kerja sama,” tandas dia.
Terkait dengan hal itu, kalangan buruh mengatakan pernyataan Menteri Hanif tersebut lebay dan melukai hati kaum buruh.
Sebagaimana diketahui, dalam Mayday, buruh menyuarakan tuntutan terkait perbaikan kesejahteraan. Alih-alih tuntutan tersebut dipenuhi dan dikabulkan, Hanif justru ingin menjadikannya sebagai daya tarik wisata. Sekedar menjadi tontotan.
Buruh Tetap Gelar Aksi Saat Mayday
Dipastikan Peringatan May Day Tahun 2017 akan diperingati buruh dengan menggelar aksi. Khusus untuk daerah Jabodetabek, Kerawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon aksi buruh akan dipusatkan di Istana Negara. Namun sebelumnya, buruh akan melakukan longmarch dari berbagai penjuru kota Jakarta. Ada yang dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) longmacrh ke Istana, ada juga yang dimulai Salemba longmarch ke Istana, dan ada juga yang dimulai dari Cempaka Putih longmarch ke Istana.
Titik kumpul dari semua element buruh yang melakukan longmarch dari bundaran HI, Salemba, dan Cempaka Putih, akan bertemu di Patung Kuda sekitar pukul 10.30 wib. Setelah itu, secara bersama-sama lebih dari 150 ribu buruh longmarch ke Istana. Tiba di Istana diperkirakan sekitar jam 12.00.
Di Istana, buruh akan melakukan orasi hingga pukul jam 19.00 wib.
Selain orasi, peringatan May Day ini akan diisi dengan “pagelaran buruh untuk rakyat” yaitu defile marching band, teater buruh, pembacaan puisi oleh beberapa sastrawan terkemuka, pentas seni, dan grup band “Marjinal” yang menyayikan lagu-lagu ketimpangan sosial.
Buruh sengaja menyuarakan isu HOSJATUM (Hapus OutSourcing dan Pemagangan – Jaminan Sosial – Tolak Upah Murah) karena buruh merasakan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pendapatan semakin melebar (angka gini rasio menurut World Bank 0,42), bahkan OXFAM yang merupakan salah satu lembaga riset internasional yang berbasis di Inggris merilis pernyataan bahwa jumlah kekayaan 4 orang kaya di Indonesia setara dengan jumlah kekayaan 100 juta penduduk Indonesia.
Menurut buruh, beberapa faktor penyebab kesenjangan pendapatan ini adalah karena Presiden Jokowi menetapkan kebijakan upah murah. Sebagai contoh, pada tahun 2017 kenaikan upah minimum berdsaarkan PP 78/2015 berkisar Rp 130 ribu – 260 ribu. Nilai ini bila dikonversikan ke dalam dollar adalah 10 dollar sampai 20 dollar.
“Nilai 10 – 20 dollar adalah seharga satu buah kebab yang kita beli di Jenewa atau di Singapura. Ini artinya, pemerintah menilai kerja keras dan keringat kaum buruh selama sebulan kenaikan upahnya hanya dihargai satu buah kebab,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Lebih lanjut Iqbal mengatakan, hal ini sungguh ironis. Padahal Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah nomor 3 tertinggi di dunia dan pencapaian program tax amnesty adalah nomor satu terbaik di dunia. “Tetapi kenaikan upah buruhnya hanya seharga sebuah kebab,” katanya.
Upah yang murah ini diperparah dengan diresmikannya sistem pemagangan oleh Presiden Jokowi di Karawang. Buruh menilai, pemagangan ini sesungguhnya adalah sistem outsourcing yang berkedok pemahangan. Jika hal ini dibiarkan, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial makin parah.
Hal lain, untuk jaminan hari tuanya pun kaum buruh masih tetap dimiskinkan dengan PP No. 45 Tahun 2015 yang menyatakan 15 tahun kedepan dari sekarang para buruh hanya mendapaykan dana pensiun senilai 300 rupiah (25 dollar) per bulan.
“Inilah sebabnya dalam May Day nanti setengah juta buruh bergerak untuk meneriakkan HOSJATUM. Disamping itu, dalam May Day kali ini, kaum buruh juga akan menyampaikan sikapnya terkait persoalam rakyat seperti persoalan Korupsi, Sumber Daya Alam, Persoalan Reforma Agraria, lingkungan hidup, Pendidikan, Transportasi, Reformasi Pajak hingga Kemandirian energi.
“Selain di Jakarta, aksi juga akan dilakukan di berbagai daerah. Adapun aksi daerah akan dilaksanakan di kantor gubernur masing-masing,” pungkas Said Iqbal.
