Jakarta, KPonline – Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) mengerahkan relawan buruh untuk memantau dan melakukan pengawalan dalam Pilkada DKI Jakarta, 19 April 2017. Pengawalan dilakukan oleh buruh untuk memastikan Pilkada DKI Jakarta berlangsung secara jujur, bersih, dan terhindar dari kecurangan.
“Kami akan menerjunkan 10 hingga 15 ribu relawan buruh ke TPS-TPS rawan,” ujar Koordinator KBJ yang juga Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso.
Lebih lanjut Winarso menambahkan, ribuan relawan buruh berasal dari 13 federasi serikat pekerja yang tergabung dalam KBJ, meliputi FSPMI, FSPLEM, Aspek Indonesia, SPN, FSP FARKES Ref, FSP PARIWISATA Ref, Forum Guru Honorer, FSPKEP, FSP PPMI, FSP ISI, FSPOI, FSUI, dan FSPASI.
Buruh DKI Jakarta merasa berkepentingan dalam Pilkada, karena beberapa waktu lalu pihaknya membuat kontrak politik yang berisi Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat (Sepultura) dengan Anies – Sandi. Isi dari sepuluh tuntutan tersebut meliputi beberapa isu, seperti upah, outsourcing, jaminan sosial, transportasi, pendidikan, perumahan, kesehatan, hingga peningkatan ekonomi melalui optimalisasi Koperasi Pekerja dan OK OCE.
“Pasangan Cagub Nomor 3 Anies-Sandi setuju menolak upah murah. Sementara Gubernur Ahok selama memimpin Jakarta justru membuat kebijakan upah murah, terbukti dengan upah minimum Jakarta lebih kecil dari Karawang dan Bekasi. Karena itulah buruh berkepentingan mengawal Pilkada DKI Jakarta berjalan tanpa kecurangan,” kata Winarso.
Lebih lanjut Winarso mengatakan, berbagai survey pasangan nomor 3 diunggulkan. Dia mengaku khawatir, pasangan ini kalah dengan adanya kecurangan. Maka Pilkada yang bersih dan jujur dan berjalan tanpa kecurangan menjadi penting.
“Mari kita awasi pelaksanaannya. Jangan sampai cara-cara curang digunakan untuk menghalalkan kemenangan,” pungkasnya.
