Jakarta, KPonline – Sore ini persiapan pemogokan sudah dikerjakan. Besok 1000 orang buruh Awak Mobil Tangki Pertamina Patra Niaga, yang merupakan Anggota FBTPI-KPBI akan memulai pemogokannya. Demikian dikatakan Ketua Umum FBTPI Ilham Syah, Senin (31/10).
Menurut Ilham, sebenarnya Mabes Polri sudah memfasilitasi perundingan antara Awak Mobil Tangki dengan Direksi Pertamina Patra Niaga. Tetapi satupun tuntutan Awak Mobil Tangki yang di penuhi oleh Managemen.
Bahkan, menurutnya, nota pemeriksaan yang sudah di keluarkan oleh Pengawasan Sudinaker Jakarta Utara juga tidak di gubris oleh managemen Pertamina Patra Niaga.
Pihak direksi PPN juga sempat mengatakan bahwa yang menuntut itu hanya oknum segelintir orang.
“Kita akan buktikan, bung. Bahwa yang menuntut hak atas status karyawan tetap dan hak normatif lainnya bukan segelintir orang,” tegas pria yang juga menjadi Sekretaris Jenderal Rumah Rakyat Indonesia ini.
Terkait pemogokan ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung rencana mogok kerja Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina Patra Niaga Depot Plumpang yang selama ini mendistribusikan BBM ke sekitar 800 Pom Bensin se Jabodetabek termasuk Puncak dan Sukabumi. .
Ini sebagai bentuk solidaritas sesama kaum buruh. Karena kami sadar, permasalahan yang saat ini menimppa kaum buruh harus dihadapi bersama-sama,” tegas Iqbal. Apalagi, Pertamina sebagai perusahaan milik negara, semestinya memberi contoh kepada perusahaan swasta untuk taat hukum.
Terkait rencana Patra Niaga yang akan menggantikan buruh yang mogok kerja dengan melibatkan TNI dari Divisi Perbekalan dan Angkutan, Said Iqbal yang saat ini duduk sebagai Governing Body International Labor Ofiice (ILO) memperingatkan agar Pertamina tidak melibatkan tentara dalam aksi mogok kerja buruh.
“Mogok kerja adalah hak buruh. Menggantikan buruh yang melakukan mogok kerja merupakan pelanggan serius terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO,” tegasnya. Iqbal mengingatkan bahwa tugas TNI/POLRI adalah melindungi dan mengayomi warga Negara. Bukan menjadi centeng perusahaan besar.
Dia juga mendesak agar Pemerintah segera bertindak untuk menyelesaikan perselisihan ini guna menghindari timbulnya kerugian bagi masyarakat akibat suplay bensin terhenti. (*)
