Jepara, KPonline – Hasil Putusan pada sidang gugatan di PTUN Kota Semarang beberapa saat lalu yang mana memutuskan menolak gugatan HIMKI atas SK Gubernur Jateng terkait penetapan UMK Kab. Jepara, tampaknya membuahkan asa lainnya bagi buruh di Jepara.
FSPMI Purwakarta yang digawangi Fuad B. M melihat adanya peluang besar di Jepara untuk keluar dari zona upah murah. Dengan mengajak satu teamnya, Fuad B. M lakukan kunjungan di Bumi Kartini, Kamis (17/8/2017).
“Hari ini saya bawakan tim saya yang cukup lengkap, mulai dari personel saya yang berpengalaman di Dewan Pengupahan, Media, Organiser hingga yang berpengalaman dalam management aksi, ” kata Fuad.
Fuad B. M yang juga Ketua KC FSPMI Kab. Purwakarta mengaku terpanggil untuk ikut membantu membangun perjuangan buruh Jepara yang saat ini upahnya hanya di level 1,6 juta rupiah. “Sudah seharusnya kita menularkan apa yang sudah kita dapatkan di Purwakarta ke Jepara. Apalagi di Jepara sudah terbentuk FSPMI, ini akan menjadi concern kami sebagai saudara mereka, ” ungkapnya.
Diskusi pun berjalan menarik, hingga tak terasa dari pagi hingga tengah malam, antusias anggota tak tampak menurun sedikitpun. Satu persatu Tim yang di bawa oleh Fuad pun mulai mengisi materi diskusi yang dikemas santai.
“Hasil dari PTUN adalah modal yang kuat untuk kawan-kawan Jepara dalam mengkampanyekan perjuangan upah disini. Mengapa kami pilih Jepara kenapa bukan Semarang? Karena kami melihat potensi Jepara untuk ikut serta menggenjot upah di Semarang, ” tambah Fuad.
Disamping menyampaikan succes story perjuangan buruh Purwakarta, Fuad juga mendorong buruh Jepara khususnya yang tergabung dalam FSPMI untuk segera membuat Goal kedepan, maping masalah dan segera melakukan langkah untuk menggandeng Organisasi SP/SB yang ada di Jepara dan juga pengorganisiran buruh-buruh yang belum berserikat. Ia juga berjanji akan bekerja sama dengan DPW FSPMI Jawa Tengah untuk intens ikut mengawal anggota yang di Jepara.
Aulia Hakim, Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah mengaku mengapresiasi kedatangan FSPMI Purwakarta. Ia mengatakan, di Jepara harus segera di dorong untuk memiliki Perda terkait upah. Hakim juga akan menggandeng kawan-kawan FSPMI dari Jawa Timur dan Jawa Barat untuk melakukan studi bersama dalam mendongkrak upah di Kab. Jepara.
(Afg)
