Jakarta, KPonline – PT Freeport Indonesia dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan induknya, Freeport McMoRan. Hal inilah yang menyebabkan Freeport terus berusaha mengokohkan posisinya di Indonesia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said iqbal mengatakan, Freeport Indonesia memang disinyalir memberikan porsi keuntungan besar bagi perusahaan induknya di Amerika Serikat (AS). Besarannya pun mencapai 30% dari total keuntungan tahunan.
“Freeport beri keuntungan ke McMoRan itu 30% dari keuntungan seluruhnya McMoRan. Di Chilli hanya 3%. Padahal Chilli dan Indonesia tidak berbeda jauh. Upah buruh terendah Rp3 juta, di Chilli Rp19 juta,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Menurut Said Iqbal, pemerintah harus lebih jeli dalam melihat masalah Freeport saat ini. Persoalan perubahan status kontrak pun diharapkan tidak akan merugikan para buruh atau pekerja Freeport.
“Kalau terjadi PHK 30 ribu buruh, ada enggak semacam task force. Lalu ada 238 ribu buruh terkena implikasi perebutan saham antara pemerintah dan Freeport. Oleh karena itu bagi kami hentikan retorika nasionalisme semu yang sesungguhnya,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak terlalu fokus kepada divestasi Freeport. Pasalnya, masalah ini bukanlah yang utama dan akan berdampak besar bagi para buruh.
“Lebih baik masuk ke perintah UU minerba untuk bangun smelter. Toh banyak negara, Mitsubishi pasti mau perluas pabrik smelternya. Pabrik smelter itu tidak bisa didirikan di sembarang tempat, dia ada turunannya.”
PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum (Persero) tengah dipersiapkan untuk mengambil tambang emas PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal ini merupakan salah satu bentuk kesiapan dari pemerintah apabila Freeport kalah dalam sidang arbitrase. Namun, kesiapan Inalum turut dipertanyakan oleh buruh.
Presiden KSPI Said iqbal mengungkapkan, kesiapan Inalum ini perlu diperhatikan agar tambang emas Papua tak lagi jatuh ke pihak swasta setelah divestasi dilakukan.
“Seberapa kuat inalum. Ini pertanyaan harus kritis. Karena bagi kami nanti implikasinya ke buruh. Faktanya PT Amman begitu diambil Arifin Panigoro dengan modal dari China, kesejahterannya menurun. Bahkan ada PHK dan outsourcing. Kasus smelting menjelaskan itu,” jelasnya.
Pemerintah pun harus mampu melihat rencana divestasi secara lebih luas. Pasalnya, hal ini dapat berdampak pada adanya pemutusan hubungan kerja yang juga harus diperhatikan.
“Persoalan Freeport, kita pertanyaan dulu apa dasar pemerintah melakukan divestasi. Pemerintah juga mengabaikan tidak mungkin PHK. Faktanya sudah dirumahkan. Pemerintah mau enggak bayar gajinya. Apa lebih sejahtera kalau divestasi dikuasai pemerintah. Faktanya BUMN, outsourcing semua kok,” imbuhnya.
