Jakarta, KPonline – Polisi ngotot tidak memperbolehkan massa Aksi Bersama Tolak Perppu Ormas melanjutkan aksi ke DPR/MPR RI.
Aparat kepolisian mengatakan bahwa aksi ini tidak ada izin. Hal ini ibantah Deputi Presiden KSPI Muhamad Rusdi. Rudi menilai, aksi unjuk rasa tidak memerlukan izin, tetapi sekedar pemberitahuan. Dalam hal ini, para buruh menegaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan mengenai aksi hari ini kepada aparat Kepolisian.
Pimpinan Aksi Bersama Cabut Perppu Ormas sudah mengadakan negosiasi dengan aparat agar bisa aksi di DPR RI. Namun demikian, pihak kepolisian tetap tidak mengijinkan.
Blokade atau larangan aksi, seperti yang terjadi pada saat Mayday, aksi 8 Agustus, dan saat ini 16 Agustus semakin membuktikan jika Pemerintah semakin jauh dari rakyat. Bahkan sekedar menyampaikan aspirasi semakin dipersulit.
Hal ini semakin diperparah dengan adanya Perppu Ormas, yang memungkinkan bagi Pemerintah untuk membubarkan dan mempidanakan warganya yang dianggap vokal dan tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah.
Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman menambahkan, rindakan polisi ini menunjukkan watak sesungguhnya rezim Jokowi yang anti rakyat dan anti demokrasi. Perppu Ormas adalah kebijakan berwatak fasis.
“Kita mengecam tindakan aparat dan rezim Jokowi,” katanya.
