Jakarta, KPonline – Siang itu jalan tol menuju arah Sentul terasa lengang. Cuaca cerah dan bersahabat. Saya bersama dua kawan saat itu berencana menghadiri satu agenda di daerah Sentul Bogor. Menjelang gerbang tol Sentul, kawan yang membawa mobil mulai menyiapkan uang untuk membayar tarif tol. Sesampai di gardu tol, seorang wanita penjaga tol yang usianya sudah tidak muda lagi, bereaksi cepat dengan tetap ramah menegur kami.
Kawan saya yang memegang kemudi bertanya, “Mbak, masih terima uang tunai?”
“Masih, Pak…,” jawab si Mbak dengan ramah sambil memberikan uang kembalian.
“Besok kalo sudah GTO semua, Mbak kerja apa?” Tanya kawanku lagi.
Masih dengan senyum si Mbak menjawab, “Nggak tau deh, Pak…”
Kemudian si Mbak melanjutkan, namun kali ini dengan senyum yang berbeda, “Besok yang senyum mesin ya, Pak…”
Kami pun meninggalkan si Mbak dan melanjutkan perjalanan. Kami saling berpandangan, diam sesaat.
“Senyum si Mbak terlihat hopeless,” ujarku.
Kejadian ini adalah fakta, di gerbang tol Sentul, pada Senin 25 September 2017.
Saya bersyukur dalam posisi saya saat ini, saya bisa banyak berinteraksi dengan para pekerja jalan tol dari beberapa perusahaan. Saya jadi tahu curhatan mereka, yang selama ini telah memberikan kontribusi triliunan rupiah kepada perusahaan plat merah itu.
Baru-baru ini, dalam satu kesempatan ngobrol dengan mereka, saya pernah bertanya, “Mbak, pejabat Bank Indonesia dan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat bilang di media bahwa GTO 100% itu untuk mengurangi kemacetan? Emang Mbak kerja di gardunya gimana, sih?”
“Bapak-bapak di atas sana mah asal ngomong, Mas… Mereka sok tau,” jawabnya penuh kecewa.
“Kami itu kerja ada standar minimumnya, tiga sampai empat detik itu udah wajib, Mas! Kalo lewat dari 4 detik, kami kena peringatan. Nah, kalo soal macet, jalan tol sekarang kan emang udah macet, Mas. Jumlah mobilnya makin banyak, tapi jalanannya nggak nambah. Mas sudah bayar saja, kadang nggak bisa maju kan? Karena jalan tolnya sudah macet. Masyarakat dibohongin tuh, Mas… dan kami yang dijadikan kambing hitam,”, jawabnya lagi. Nerocos tak terputus.
Mbak yang lain menimpali. “Mas, kadang pengguna jalan itu suka tanya jalur, ada juga yang terlambat menyiapkan uang, jadi bukan dari waktu transaksi kami pultol-nya”.
Pultol adalah istilah yang dipakai mereka untuk petugas gardu yang bertugas mengumpulkan uang tol.
“Mbak, kata Pak Menteri dan orang BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), nggak akan ada PHK walaupun GTO dibuat 100%?”
“Coba aja dipikir deh, Mas… Mau dikemanain kita-kita ini?” Dia bertanya balik.
Saya lanjutkan obrolan dengan pertanyaan, “Mbak, tau nggak kalo Jasa Marga punya program alih profesi? Katanya itu untuk menghindari PHK?”
“Nggak tuh, Mas…,” jawabnya singkat sambil menatap ingin tahu.
“Saya kebetulan dapat dokumennya, Mbak. Jasa Marga bikin program alih profesi, yang dikemas juga dengan kalimat-kalimat motivasi.”
Mbak-mbak itu menatap saya menunggu kelanjutan cerita.
Saya melanjutkan, “Ada pilihan yang ditawarkan oleh Jasa Marga. Untuk di pusat 129 formasi, di cabang 162 formasi, di anak perusahaan dan staf ada 609. Total seluruh Indonesia semuanya ada 900 formasi yang bisa dipilih.”
“Jiaaaaahhhh…,” serempak mereka berseru ketika saya mengucapkan angka 900 formasi.
“Cuman 900 tuh, Mas!… Yang puluhan ribu lainnya pasti di-PHK dong!” Ucap salah satu di antara mereka.
Yang lain menyahut, “900 itu mah udah pasti bakal diisi sama orang-orang mereka… Orang kayak kita-kita ini bakal susah masuknya, Mas…”
“Jadi pak menteri dan pejabat BPJT bo’ong dong? Mereka bilang nggak akan ada PHK?” Tanyaku lagi.
“Bo’oooooonngggg!!!” Serentak kompak mereka menjawab. Selanjutnya yang terjadi mereka saling bicara dan kemudian suasana menjadi gaduh.
“Mbak-mbak…,” sambil mengangkat tangan saya mencoba menarik perhatian mereka lagi.
“Haloooo, Mbaaakkk…,” ucap saya lagi sambil tersenyum hingga mereka berangsung kembali tenang.
“Mbak, buat yang nggak mau milih alih profesi, ditawarin pesangon 32x gaji, sesuai undang undang dan paket yang belum tau nih besarannya.”
“Milih alih profesi? Kita mah gak punya pilihan, Mas… Bayangin aja 900 formasi diperebutkan puluhan ribu orang,” ucap si Mbak yang duduk paling depan.
Yang lain menimpali, “Pesangon yang ditawarkan itu nggak banyak, Mas… 32x gaji, kalo rata-rata gaji 5 juta, kita cuma dapat 160 juta rupiah! Apalagi kami masih punya banyak tagihan, yang pasti harus kami lunasi dari uang pesangon itu.”
Si Mbak yang di sebelah ikut bersuara, “Kami ini masih produktif dan masih pengen kerja, Mas… Selama ini keringat kami sudah ngasih keuntungan triliunan ke perusahaan, terus sekarang kami mau dihabisi dan diganti mesin?” Ucapnya dengan nada sangat kecewa.
“Mbak, di perusahaan kan ada serikat pekerjanya? Kenapa nggak mengadu dan minta diperjuangkan sama serikat pekerja?” Tanya saya.
“Yaaaaa… serikat pekerja di sini mah nggak bisa diharapin, Mas… Pengurusnya banyak yang di top manajemen dan mereka justru nggak menolak adanya GTO 100%… Padahal dampaknya udah pasti PHK massal, tapi mereka diem aja tuh… Malah dari serikat pekerja lain, yang kenceng banget nolak GTO 100%…,” kekecewaan itu kemudian ditimpali dengan celotehan yang lainnya.
Saya semakin merasakan kegelisahan mereka, juga kegelisahan keluarga mereka yang terkena dampak dari keberpihakan Negara hanya pada kelompok pengusaha.
“Mbak, saya pernah dapat pesan dari Mbak Pultol di Sentul. Katanya, besok yang senyum mesin ya, Pak…” Ucap saya menceritakan kejadian 25 September yang lalu.
“Iya, Pak… Bapak nggak akan dapat senyum lagi dari pultol, tapi cuma bisa menatap mesin doang,” kata salah satu si Mbak.
Mbak yang lain menimpali, “Mungkin Pak Jokowi dan pejabat-pejabat di atas lebih suka ngeliat senyum dari mesin dibanding senyum dari rakyatnya sendiri…”
Suasana kembali gaduh dengan saling komentar di antara mereka. Dan saya, hanya bisa menyaksikan mereka sambil bertanya dalam hati, “Kenapa Negara nggak hadir untuk mereka? Padahal Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tegas mengamanatkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Kebon Jeruk, 13 Oktober 2017
Penulis: Sabda Pranawa Djati
