Jakarta, KPonline – Ada kemungkinan Ade Kenzo akan terus berada di depan istana, sampai Presiden Jokowi bersedia menemui. Karena tujuan dari aksi jalan kaki ini adalah bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan persoalan serius tentang jaminan kesehatan untuk rakyat.
Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Kamis (20/10/2017).
Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan bahwa Ade Kenzo siap menunggu dalam beberapa hari kedepan di depan Istana.
“Sejauh ini Ade Kenzo sudah berjalan kaki dari Surabaya – Jakarta selama 32 hari. Karenanya Ade Kenzo siap menunggu 10 atau 20 hari kedepan di depan Istana sampai Jokowi bersedia menemui,” kata Said Iqbal.
Menurut pria yang menjabat Governing Body ILO ini, ada hal yang ingin disampaikan secara langsung kepada presiden. Khususnya terkait sehat hak rakyat dan jangan lagi ada orang miskin dilarang sakit.
Adapun alasan buruh Indonesia mengangkat isu sehat hak rakyat adalah karena berdasarkan data di lapangan, ketersediaan anggaran PBI untuk masyarakat yang kurang mampu masih minim. Bahkan besarnya tidak berbeda jauh dengan era SBY.
“Jadi Pemerintahan sekarang tidak sungguh-sungguh dan tidak lebih baik dalam mengelola jaminan kesehatan,” tegasnya.
Anggaran yang minim inilah yang banyak dikeluhkan dan menyebabkan rumah sakit swasta tidak mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sementara itu, rumah sakit pemerintah dan puskemas terbatas.
Hal lain, pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan seperti tidak dilakukan dengan sepenuh hati karena bayarannya murah. Hal ini sebabnya adalah sistem INA CBGs.
“Inilah pokok pangkal peserta BPJS Kesehatan dilayani semacam kelas nomor dua. BPJS Kesehatan membayar murah kepada para dokter, sehingga seperti ogah-ogahan ketika menangani pasien,” ujarnya.
Said Iqbal menambahkan, hari Jumat (20/10/2017) jam 10.00 wib ribuan buruh akan menyambut kedatangan longmarch Surabaya – Jakarta di Istana. Ribuan buruh akan mengantarkan Ade untuk menemui Presiden Jokowi, bertepatan dengan 3 tahun pemerintahan Jokowi – JK.
“Sistem jaminan sosial belum sesuai dengan harapan. Ini bertolak belakang dengan survey yang mengatakan rakyat puas dengan kinerja pemerintah. Faktanya selama melakukan jalan kaki dari Surabaya – Jakarta, banyak bertemu dengan masyarakat yang mengeluhkan buruknya jaminan kesehatan,” tambahnya.
Di sisi lain, saat ini baru 182 juta masyarakat yang terakses BPJS Kesehatan. Sementara masih ada kurang lebih 80 juta yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan, padahal per 2014 sesuai amanah UU BPJS, seluruh rakyat indonesia harus terdaftar di BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, tugas Pemerintahan Jokowi – JK adalah memastikan seluruh rakyat memiliki BPJS Kesehatan sehingga tidak ada lagi orang miskin yang tidak bisa mengakses jaminan kesehatan.
KSPI juga mendesak Presiden Jokowi agar memastikan seluruh Rumah Sakit sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, karena di Jakarta saja dari sekitar 107 Rumah Sakit baru 85 Rumah Sakit yang bekerja sama.
