Jakarta,KPonline – Bermacam upaya sudah dilakukan oleh pekerja yang tergabung dalam PUK SPL FSPMI PT. Smelting untuk memperjuangkan nasib 309 pekerja yang di PHK sepihak oleh management. Mulai dari musyawarah secara bipartit, Disnaker, mengadukan nasib kepada Gubernur Jawa Timur, bahkan menyampaikan aspirasinya ke DPRD. Namun sampai saat ini upaya tersebut nampaknya belum membuahkan hasil.
Perlu diketahui, PT. Smelting melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama, serta melakukan PHK secara sepihak kepada 309 pekerja tetap yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Bahkan sudah hampir 3 bulan pekerja yang di PHK tersebut tidak menerima gaji. Hal tersebut diperparah lagi dengan tindakan Management PT. Smelting yang mencabut fasilitas kesehatan terhadap pekerja dan keluarga yang di PHK.
Bahkan ada istri dari pekerja yang mengalamai kecelakaan kerja dan tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang biasa diterima di Rumah sakit. Terakhir ada istri dari pekerja yang di PHK melahirkan dan serikat pekerja FSPMI PT. Smelting yang mencarikan dana untuk biaya bersalin tersebut. Secara swadaya PUK SPL FSPMI PT. Smelting dapat mendanai beberana biaya rumah sakit anggotanya yang di PHK.
Datang ke Jakarta
Selasa (11/4/2017), PUK SPL FSPMI PT. Smelting melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat langsung di DPR RI. Berharap bisa diterima oleh Komisi IX dan melakukan audiensi tentang permasalahan yang terjadi di PT. Smelting.
Sebuah perjuangan yang luar biasa, pantang menyerah dan penuh dengan pengorbanan.
Mengorbankan waktu, tenaga serta pikiran.
Meninggalkan anak istri di rumah demi sebuah keadilan yang hilang dalam sebuah perusahaan.
Dalam aksi ini, mereka disambut dan ditemani oleh buruh dari DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, dan daerah sekitar, dalam menggelar unjuk rasa mulai pagi hari di gerbang gedung DPR RI.
Pengorbanan ratusan kilometer dari Gresik menuju Jakarta semoga membawa hasil yang maksimal, yaitu mempekerjakan kembali 309 orang buruh PUK SPL FSPMI PT. Smelting yang ter PHK.
Bahkan bila belum membuahkan hasil di DPR RI, aksi ini akan digelar di beberapa lokasi, antara lain: di Kementerian ESDM, Kantor Dirjen Pajak Jakarta Selatan, Kantor DPR / MPR RI, dan Kantor Istana Negara. Aksi juga akan dilakukan di Kedutaan Besar Jepang.
Kenapa Kedutaan Besar Jepang ? Karena PT. Smelting merupakan smelter PT. Freeport yang sahamnya 75% dikuasal oleh Mitsubishi Jepang dan 25% milik PT. Freeport. Sebanyak 40% hasil tambang PT. Freeport dikelola di pabrik peleburan ini yang merupakan satu-satunya smelter di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
“Kita akan melakukan aksi di istana Negara. Kita juga akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kedutaan Besar Jepang dan tempat perwakilan Konsulat Jepang di seluruh Indonesia,” ujar Presiden FSPMI, Said Iqbal.
Sampai berita ini ditulis, perwakilan dari PUK SPL FSPMI PT. Smelting dan jajaran DPP FSPMI sedang diterima dan melakukan audiensi di ruang sidang Komisi IX DPR RI. Bertemu langsung dengan Dede Yusuf sebagai Ketua ditemani beberapa anggota dewan dari Komisi IX. (Az)
