Jakarta, KPonline – Hari Kerja Layak Internasional yang jatuh pada tanggal 7 Oktober akan diperingati buruh Indonesia dengan cara unjuk rasa. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara di daerah-daerah lain, aksi akan dilakukan di pusat-pusat pemerintahan.
Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Menurut Said Iqbal, aksi ini mengangkat isu JAMKESTUM: JAMinan KESehatan dan Tolak Upah Murah.
Said Iqbal menilai, jaminan kesehatan akan terus menjadi persoalan karena persoalan anggaran. Oleh karena itu, KSPI mendorong agar pemerintah, melalui APBN segera menambah alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan. Ini sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap hak kesehatan bagi rakyat.
Selain itu, masih menurut Said Iqbal, sistem INA CBGs menyebabkan rumah sakit swasta banyak yang tidak mau bekerjasama, sehingga akibatnya bayak penolakan seperti yang dialami bayi Debora.
“Kami mendesak agar INA CBGs diganti dengan fee for service,” kata Said Iqbal.
Dalam menyuarakan tentang perbaikan BPJS Kesehatan, relawan Jamkeswatch KSPI melakukan aksi jalan kaki dari Surabaya – Jakarta yang dimulai dari Tugu Pahlawan, Surabaya, pada tanggal 19 September 2017.
Diperkirakan, 12 hari lagi akan sampai di Jakarta.
Selain jaminan kesehatan, dalam aksi 7 Oktober buruh juga akan menyuarakan tolak upah murah.
“Kami akan mengkampanyekan upah plus 50 (upah kenaikan sebesar 50 dolar), atau setara dengan 650 ribu,” kata Said Iqbal.
Kampanye upah plus 50 merupakan kampanye kaum buruh di Asia Pacific. Hal ini, karena, dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, upah di Asia Pacific relatif rendah.
Kampanye ini sekaligus merupakan bagian dari kampanye global “end corporate greed.” Seruan untuk mengakhiri kerakusan kapitalis.
Secara bersamaan, kampanye naik upah plus 50 juga berkorelasi dengan penolakan terhadap PHK.
PHK yang terjadi di sektor garmen, pertambangan, ritail, telekomunikasi, dan elektronik, merupakan bukti bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, menurut Said Iqbal, negara harus hadir. Memastikan adanya kepastian kerja di negeri ini.
