Kairo,KPonline – Sekitar 3.000 pekerja tekstil di pabrik el-Ghazl, yang terletak di kota industri Mesir el-Mahalla el-Kubra, melakukan pemogokan untuk menuntut pembayaran tunjangan.
“Kami berhak atas 600 pound Mesir (sekitar US $ 33) bonus pengembangan, tapi kami hanya mendapatkan EGP 360 (sekitar US $ 19), “kata seorang pekerja perempuan di el-Ghazl yang berbicara kepada Equal. “Beberapa rekan kami telah memenangkan perintah pengadilan untuk memaksa perusahaan untuk membayar mereka EGP 600, tetapi mereka belum dilaksanakan,” jelasnya.
Misr Spinning dan Weaving Company adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Mesir. Ini mempekerjakan lebih dari 20.000 pekerja di delapan pabrik, dan berada di bawah kewenangan Cotton yang dikelola pemerintah dan Tekstil Holding Company.
Sejak aturan Hosni Mubarak, pekerja Misr telah memainkan peran penting dalam gerakan buruh di Mesir.
Pada bulan Desember 2006, pekerja el-Ghazl mogok, menginspirasi tindakan pekerja di seluruh negeri dalam menanggapi upah rendah, tingginya biaya reformasi hidup dan pasar. Dan pada bulan April 2008, pemogokan di Misr Spinning dan Weaving Perusahaan secara luas dianggap sebagai pendahulu untuk jatuhnya Presiden Mubarak pada bulan Februari 2011.
Pada 2013, pemerintah memperkenalkan undang-undang baru yang membatasi protes dan pemogokan di Mesir, yang telah mengakibatkan ribuan orang di penjara
Sejak Presiden Abdel Fattah al-Sisi mengambil alih kekuasaan pada tahun 2014, semua bentuk protes telah ditekan. Menurut Laporan Human Rights Watch Dunia 2017, “Pasukan keamanan secara rutin disiksa tahanan dan secara paksa ratusan orang selama 2016.”
Tingkat inflasi tahunan untuk Januari 2017 sebesar 29,6 persen, menurut kantor statistik CAPMAS, yang merupakan kenaikan tertinggi dalam indeks harga konsumen sejak November 1986.
“Sekarang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan. Kami hampir tidak makan daging, susu, atau buah-buahan, “kata pekerja el-Ghazl. “Beberapa dari kita bekerja dua pekerjaan, tapi kami masih berjuang untuk bertahan hidup,” tambahnya.
Menanggapi kondisi ekonomi memburuk Mesir, sejumlah serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, partai politik dan gerakan politik meluncurkan kampanye “We Want To Live” pada Desember 2016 silam.
